18 Oktober 2013

Pemprov Riau Minta Pusat Kaji Ulang Dana Bagi Hasil

Pemerintah Provinsi Riau bakal meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali soal dana bagi hasil (DBH). Pengkajian itu menyangkut formulasi penentuan DBH antara pusat dan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail dalam laporan pengantar nota keuangan dan Raperda perubahan APBD Provinsi Riau 2013, di Pekanbaru, Kamis(17/10) menyebutkan reka ulang dibutuhkan untuk mendukung pengalokasian anggaran yang cukup besar bagi Riau dalam mempercepat kegiatan pembangunan di daerah ini.

Menurut Zaini, Riau membutuhkan keterbukaan informasi, data, skala dan besaran sumber dan produksi serta perhitungan dana bagi hasil itu.

"Oleh karena itu pemerintah pusat perlu melakukan pengaturan pencairan dana bagi hasil sesuai dengan kebutuhan dan program kerja daerah," katanya.

Menurut Sekda Riau ini, saat ini beban tugas Pemprov Riau sangat berat. Diantaranya dalam mengatasi berbagai persoalan mendasar khususnya pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur yang belum tuntas.

"Dengan adanya reka ulang DBH, diharapkan ada penambahan DBH untuk Provinsi Riau," ujar Zaini.

zamrudtv.com